proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran untuk kementerian studi juga kebudayaan terkena blokir, tutur wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan tersebut masuk pada aktifitas yang diblokir atau dibintang karena belum mencari persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi data dukung berupa tor serta rab, katanya pada pemaparan pada jakarta, jumat.
anny menjelaskan, di mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan serta kebudayaan membeli pagu anggaran rp73,08 triliun, namun 84,9 persen dari anggaran tersebut diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 dan penyerahan dipa kepada presiden pada desember 2012, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi tor dan rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab adalah aktifitas dan mesti dibayarkan juga dimiliki awal tahun yaitu pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian studi serta kebudayaan adalah dana untuk model un dengan target peserta 14.080.619 siswa dan unit uang rp39.000 per siswa.
namun sesudah kementerian pendidikan serta kebudayaan membicarakannya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target audien 12.223.453 siswa dan unit uang rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menunjukan pula bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu pada sasaran dan unit uang selama keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, selama 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan demikian, selama dasarnya tak terkandung keterlambatan signifikan agar penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi juga kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak agar pengadaan sudah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum bisa dicairkan, herry menyatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.
itu ujarnya supaya ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.