badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn mengerjakan sejumlah terobosan dan seluruh web supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut dalam sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan website yang dilakukan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian dan keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dan ditentukan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan waktunya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan publik diharapkan tidak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap menggarap pengukuran tanah ulayat warga hukum adat dalam papua bila sudah detail warga hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat itu mengemuka sederat kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. pada mana selama dalamnya, antara lain membuat tentang reforma agraria, dan hak atas tanah penduduk hukum adat. selain itu, bpn ri juga menggarap sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. supaya tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri dan melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman dengan begini hak-hak atas tanah dapat lebih terjamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat yang lebih besar kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa dan harus disadari terhadap pihak kecil, katanya.
oleh karena tersebut, hendarman menungkapkan, bpn ingin selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona gratis, program jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) dan website one day service.